Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Suyoto optimistis pembangunan lapangan terbang (lapter) di daerahnya bisa memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan, sebab berbagai persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi.

"Saya tetap optimistis izin lapter bisa keluar, semua persyaratan yang dibutuhkan sudah tidak ada masalah," katanya di Bojonegoro, Jatim, Jumat.

Ia enggan menanggapi adanya berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi D DPRD, Ali Huda, yang pesimis pembangunan lapter bisa teralisasi, karena sulit mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan yang lebih mendukung pengembangan lapangan terbang Ngloram, Cepu, Jateng.

"Tidak ada masalah kalau ada yang pesimis," ucapnya.

Yang jelas, lanjutnya, pihaknya akan terus berusaha, agar izin pembangunan lapter dari Kementerian Perhubungan bisa segera dikeluarkan. Di antaranya, terakhir persyaratan yang disampaikan yakni mengenai izin tertulis dari TNI AU, dan studi kelayakan mengenai lapter tersebut yang diperbaharui dengan panjang lintasan 2.000 meter atas permintaan TNI AU.
"Sejauh ini, belum ada ketetapan izin dari Kementerian Perhubungan terkait lapter pendukung industrialisasi migas di Bojonegoro," katanya, menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, mengajak semua elemen masyarakat setempat mendukung terealisasinya pembangunan lapter, dengan pertimbangan keberadaannya bisa menjadi kebanggaan Bojonegoro.

Selain itu, lanjutnya, dalam membangun lapter tidak memanfaatkan uang APBD karena dibangun oleh investor, kemudian dalam waktu 25 tahun menjadi milik pemkab. "Itupun selama lapter beroperasi, pemkab juga mendapatkan pemasukan dari keberadaan lapter," ujarnya, menjelaskan.

Menurut dia, keberadaan lapter, juga akan menyerap tenaga kerja, sejak awal pembangunan juga setelah itu, sehingga perekonomian di Bojonegoro akan semakin berkembang. Dengan demikian, Mobil Cepu Limited (MCL) selaku operator migas Blok Cepu, juga diminta memanfaatkan lapter itu.

"Kami minta, semua warga Bojonegoro mendukung pembangunan lapter, termasuk DPRD," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD, Ali Huda mengaku, pesimis pembangunan lapter bisa memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan. Alasannya, dalam kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan, beberapa waktu lalu, diperoleh gambaran BP Migas mendukung pengembangan lapangan terbang Ngloram, Cepu, Jawa Tengah.

Berdasarkan studi kelayakan, potensi penumpang jurusan Bojonegoro - Surabaya 30 ribu penumpang/tahun, Bojonegoro-Semarang 10 ribu penumpang/tahun dan Bojonegoro - Jakarta 32 ribu penumpang/tahun.

Sedangkan kebutuhan lahan seluas 150 hektare, milik Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, diperoleh dengan cara tukar guling tanah di Blitar.

Tahap awal ini lapangan terbang di daerah setempat yang pembangunannya dikerjakan investor dengan anggaran sebesar Rp200 miliar, masih merupakan lapangan terbang khusus, sebelum dikembangkan menjadi lapangan terbang umum.(*)