Pamekasan - Salah seorang pemilik kartu jaminan sosial kesehatan masyarakat (jamkesmas) warga Dusun Sumber Taman, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengeluhkan pungutan biaya perawatan yang dilakukan oleh oknum pegawai puskesmas setempat.

Warga bernama Rasidi (73) ini mengeluh, Kamis, karena saat dirinya berobat ke Puskesmas Pakong, masih dipungut biaya. Padahal, ia sudah memiliki kartu jamkesmas dan memang tergolong keluarga miskin.

"Saya tidak mengerti mengapa saya masih dimintai uang untuk biaya pengobatan. Padahal, dengan adanya jamkesmas ini gratis," ucapnya lirih.

Rasidi, penderita sesak nafas ini dirawat di Puskesmas Pakong, sejak Sabtu malam lalu dan dirawat selama tiga hari di sana.

Menurut keluarga pasien, Habiburrahman, pamannya dipungut biaya untuk keperluan oksigen. Ia terpaksa membayar uang sebesar Rp215.000,00 dari total biaya Rp430.000,00 yang diminta petugas rumah sakit.

"Terpaksa paman saya ketika itu berutang ke tetangga, karena waktu berangkat berobat ia hanya memiliki uang Rp100.000,00," ucapnya.

Warga di wilayah Kecamatan Pakong menyatakan, adanya pembayaran bagi keluarga miskin penerima kartu jamkesmas tersebut sejak kepala puskesmas di wilayah tersebut berubah.

"Waktu kepala puskesmasnya masih dijabat dr Farid, masih bebas, sejak berubah dr Nanang ini lalu bayar," kata warga Kecamatan Pakong Syaiful.

Pungutan di Puskesmas Pakong ini bukan hanya menimpa Rasidi, namun juga sejumlah masyarakat miskin yang lain juga mengalami hal sama.

Musinin, misalnya, pemilik kartu jamkesmas ini juga dimintai bayaran oleh petugas puskesmas seperti yang dialami Rasidi.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman dikonfirmasi hal itu menyatakan, akan melakukan klarifikasi terhadap bawahannya terkait persoalan tersebut. Sebab, sesuai ketentuan, pemilik kartu jamkesmas memang tidak dipungut biaya.

"Pemilik kartu jamkesmas semua pembiayaan gratis. Kalau memang masih ada pungutan, itu jelas melanggar ketentuan," katanya menegaskan.

Oleh sebab itu, sambung bupati, dirinya akan memerintahkan dinas terkait untuk menindaklanjuti adanya temuan tersebut, karena hal itu jelas sangat merugikan masyarakat miskin pemegang jamkesmas.