Tahun 2009 agaknya menjadi tahun yang sangat melelahkan bagi masyarakat Indonesia, terutama Jawa Timur. Pesta demokrasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan terakhir pemilihan gubernur menjadi agenda panjang yang harus dijalani.

Belum tuntas rasa lelah "politik" tersebut, masyarakat Jatim kembali harus dihadapkan pada rutinitas politik, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) di sepanjang tahun 2010.

Setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pergantian bupati dan wali kota. Jumlah daerah itu hampir 50 persen dari total 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim. Bisa dibilang, Jatim menjadi "Provinsi Pilkada" pada tahun ini dan mungkin bisa tercatat di buku Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Ke-18 daerah yang dijadwalkan melaksanakan pilkada itu, antara lain Kota Surabaya, Malang, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Jember, Lamongan, dan Sumenep. Sejak beberapa waktu terakhir, suhu politik di beberapa daerah tersebut sudah mulai "memanas" dan diramaikan bursa calon bupati dan wakil bupati, kendati pendaftaran resmi belum dimulai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai sibuk melakukan persiapan, sementara partai politik juga gencar menjalankan manuver untuk meloloskan calon yang diusung. Tidak ketinggalan aparat keamanan bakal disibukkan dengan pengamanan terhadap situasi "panas" yang senantiasa muncul di saat pesta demokrasi itu berlangsung.

Seharusnya, menang atau kalah, terpilih atau tidak terpilih, dalam sebuah proses pilkada bisa diterima dengan lapang oleh semua calon dan pendukungnya. Namun, tidak sedikit mereka yang kalah dan tidak puas dengan hasil pilkada, melakukan protes dan demo hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Proses Pemilihan Gubernur Jatim yang cukup panjang dan melelahkan serta menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, agaknya harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama calon pemimpin masa depan di daerah.

Demokrasi akan berjalan dengan indah dan damai, apabila proses yang dilalui juga berlangsung "fair play", jujur dan adil. Karena itu, baik KPU selaku penyelenggara pilkada, parpol, maupun para calon pemimpin, harus mematuhi segala aturan main yang telah ditetapkan.

Cara-cara kotor dalam merebut kekuasaan hanya akan menghasilkan kepemimpinan yang korup dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Kalau sudah begitu, rakyat kecil yang akhirnya menjadi korban.

Provinsi Jatim sebagai salah satu barometer peta politik nasional, menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan situasi yang kondusif dan demokrasi yang berkeadilan pada proses pilkada di sepanjang tahun 2010.