Sidoarjo - Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Sidoarjo, hingga saat ini hanya terserap 23 persen dari total warga yang menerima sebanyak 185 ribu orang.

Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo, Tri Ratih Agustina, Rabu, mengatakan, saat ini warga miskin lebih memilih dana bantuan kesehatan (blockgrant) daripada Jamkesmas, karena prosesnya lebih mudah.

"Untuk meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Jamkesmas pada saat warga berobat ke rumah sakit," katanya.

Ia mengemukakan, warga miskin non-Jamksesmas yang berobat gratis dengan dana blockgrant di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah mencapai 37 ribu orang.

Ditanya kemungkinan adanya manipulasi data pada blockgrant kesehatan, Tri Ratih mengaku sejauh ini pihaknya masih mencari penyebabnya. Termasuk validasi data dan pengkajian lebih lanjut.

Saat ini, ketika warga miskin berobat ke rumah sakit pihak rumah sakit tidak bisa menolaknya. Sehingga, mau tidak mau warga miskin menggunakan SKTM jalur blockgrant.

"Kendalanya di situ, pihak rumah sakit tidak boleh menolak warga miskin. Sehingga kalau tidak punya Jamkesmas mereka menggunakan blockgrant kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini anggaran dana bantuan kesehatan yang merupakan pendamping Jamkesmas sampai Oktober 2009 membengkak menjadi Rp2 miliar.

Penyebabnya, tak lain karena warga miskin lebih banyak menggunakan dana kesehatan dibandingkan Jamkesmas, katanya.

Selain itu, diduga di masayarakat ada manipulasi data. Seharusnya warga yang mampu mengaku warga miskin dan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat akan berobat.

Untuk mencari tahu apakah membengkaknya jumlah keluarga miskin (gakin) mwenggunakan dana kesehatan ini karena manipulasi, Dinas Kesehatan Sidoarjo masih melakukan pengkajian.

"Penyebabnya apakah karena warga enggan mengurus Jamsostek dan memilih dana bantuan kesehatan atau karena murni bertambahnya jumlah warga miskin di Sidoarjo," katanya.

Tahun 2009 ini, Pemkab mengalokasikan dana untuk pengobatan warga miskin sebesar Rp10 miliar. Dana itu seharusnya digunakan jika ada warga miskin yang tidak mendapat Jamkesmas.

"Sampai Oktober sudah membengkak menjadi Rp2 miliar. Padahal tutup tahun 2009 masih dua bulan lagi. Diperkirakan anggaran untuk kesehatan akan membengkak lagi," katanya